Front Pembela Indonesia

Siapa yang tak mengenal kelompok Front Pembela Islam (FPI)?

Belakangan ini saya merasa semakin mudah mendefinisikan identitas kelompok garis keras yang masih eksis ini di tengah sikap pemerintah yang permisif di zaman reformasi dan antipati masyarakat yang terus meningkat.


FPI muncul ke permukaan pasca kejatuhan Soeharto. Seiring dibukanya pintu kebebasan berpendapat dan berorganisasi di era reformasi, organisasi dengan apapun visinya tumbuh bak jamur. Akibat kanal-kanal komunikasi di ruang publik yang dibuka seluas-luasnya itu, kita sebetulnya tidak bisa menyalahkan FPI karena ideologi-ideologi yang radikal. Kelompok radikal seperti ini memang sudah mendapat wadahnya dalam demokrasi.

Namun sungguh disayangkan kalau FPI terlampau memanfaatkan iklim kebebasan dalam demokrasi. Demokrasi tidak sekadar ruang kebebasan tanpa batas. Kebebasan tersebut tidak tampak chaos belaka, tetapi ada nilai-nilai dasar yang mengarahkan kepada suatu tatanan.

Demokrasi di zaman reformasi ibarat kesepakatan harga di pasar bebas. Semua pelaku tindakan sosial di pasar bertransaksi untuk mencapai suatu kesepakatan harga. Ciri dari pasar bebas adalah kekuatan permintaan dan penawaran dengan meminimalisir intervensi pemerintah. Walaupun ada situasi kebebasan, tapi ada nilai-nilai yang hadir secara terselubung mengomandoi tindakan para pelaku di dalamnya.

Lantas, bagaimanakah masyarakat menilai kekuatan penawaran FPI di antara para pelaku tindakan sosial lain di tengah absennya pemerintah?

Sebagaimana dikatakan Jacques Ranciere, filsuf kontemporer Perancis, meskipun ada potensi anarki dalam keleluasaan demokrasi seperti yang ditakutkan oleh Platon demokrasi itu tetap harus dirawat dengan setia. Sebab kesemrawutan tersebut akan berjalan menuju suatu tatanan yang kita impikan.

Terlepas dari apa intensi pemerintah membiarkan kelompok garis keras ini tetap eksis, masyarakat sendiri berkat pelbagai diskursus di media massa dan sosial sudah mulai berjalan menuju suatu kematangan berpikir dan mampu memperjuangkan nilai-nilai penting dalam demokrasi seperti kesetaraan dan keadilan.

Dengan demikian, FPI dipandang tidak lebih dari kekuatan yang justru menajamkan pengertian kita tentang hidup dalam alam demokrasi. Kelompok ini adalah anti-tesis yang mentransendensi kesadaran kita kepada pemahaman baru tentang keindonesiaan. Dikotomi mayoritas-minoritas tidak lagi berlaku. Hak-hak sebagai warga negara lebih diperhitungkan dan dikedepankan. Maka tak heran jika FPI mendapat penolakan dimana-mana yang dimobilisasi oleh kekuatan masyarakat sendiri.


Posisi Tawar  yang Lemah

Penolakan terhadap FPI menunjukkan bahwa daya tawar ideologisnya lemah sehingga tak diminati. Menggunakan atribut agama Islam di negara bermayoritas penduduk muslim ini tak menjamin mereka diterima.

Kesewenang-wenangan penafsiran tentang agama Islam adalah alasan pertama atas penolakan tersebut. Ada kecurigaan bahwa lambang-lambang keagamaan ditafsir secara intrumentalis demi kepentingan ekonomi, politik, dan sosial dari  kelompok ini. Masyarakat kian kritis untuk melihat arah dinamika tersebut.

Selain itu, FPI dapat diartikan sebagai sekelompok manusia ideologis yang melihat segala sesuatu dari kaca mata agama. Mereka sungguh keliru. Agama Islam di Indonesia seperti agama-agama lain bertumbuh bersamaan dengan budaya, adat istiadat, dan dinamika kehidupan masyarakat dan suku-suku setempat sedemikian sehingga mempunyai karakteristik yang khas. Islam di Indonesia dalam pengertian tertentu sudah berbeda dari Islam yang berkembang di Timur Tengah.

Apalagi pengaruh budaya di Indonesia tidak bisa ditundukkan dengan mudah oleh pengaruh agama. Pengaruh budaya masih sangat kental. Dengan kata lain cara melihat dari perseptif keagamaan hanyalah salah satu dari sekian banyak kaca mata yang kita pakai dalam relasi sosial.



Pengalaman saya di Flores dimana kerukunan beragama selalu terjaga dengan baik adalah contohnya. Hal itu dikarenakan setiap kali ada acara budaya, kami tidak melihat keluarga muslim karena agamanya, tetapi lebih dilihat sebagai orang Manggarai yang berbudaya sama. Dengan berkelindan erat satu sama lain antara ikatan budaya dan agama membuat kami sulit diprovokasi oleh simbol-simbol keagamaan saja. Saya kira hal ini juga terjadi di tempat lain.

Tanda bahwa isu agama tidak mudah dipolitisasi adalah reaksi masyarakat terhadap protes FPI untuk pelantikan Ahok sebagai Gubernur DKI yang mengatasnamakan agama.  Semakin banyak yang justru berbalik menyerang FPI. Hujatan dan kritikan terhadap FPI memenuhi ruang-ruang diskusi di dunia maya.  Itu pertanda bahwa masyarakat menjadi kian rasional untuk menilai dinamika demokrasi.

Meski tak terorganisir secara nyata, masyarakat pada umumnya di Indonesia perlahan-lahan membentuk “Front Pembela Indonesia.” Bukan membela soal mayoritas atau minoritas lagi, melainkan hak-hak sebagai sesama warga negara dalam bingkai keindonesiaan.