Sekarang menjelang setiap pilkada, pertanyaan paling relevan adalah: siapakah “diktator” baru yang paling cakap untuk dipilih?
Sebutan diktator bukan tanpa alasan. Kebijakan otonomi Daerah melalui pemberlakuan Undang-Undang nom or
22 tahun 1999 telah berkontribusi dalam melahirkan para pemimpin lokal
yang bertindak ala diktator. Raja-raja baru tumbuh bak jamur. Koruptor
di daerah semakin merajalela. Tentu saja, kenyataan itu tidak terlepas dari kekuasaan yang semakin besar di tangan elite lokal melalui penerapan kebijakan otonomi tersebut.


